Senam Rutin Aerozum, Semangat Jaga Kesehatan dan Kebugaran


Bekasi, Lsm Baratu - Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam sangat sesuai untuk mengisi program pendidikan jasmani.

Gerakannya merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani, seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Di samping itu, senam juga berpotensi mengembangkan keterampilan gerak dasar, sebagai landasan penting bagi penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga.

Hj. Rita Susilawati sebagai pemilik show Room mobil Rhedy Pratama Motor Desa Kalijaya mengatakan, kegiatan ini sangat positif dan penting, terutama untuk kesehatan. "Sekaligus melalui kegiatan senam ini kita bisa menjalin silaturahmi," katanya.

Begitu juga yang dikatakan anggota senam Aerozum lainnya, apalagi katanya dulu sudah jarang mengikuti senam, tapi sejak Hj. Rita mengajak para ibu ibu untuk melakukan kegiatan senam maka kami sekarang rajin mengikuti kegiatan ini. 


Beberapa peserta juga ada yang datang dari lingkungan sekitar Desa kalijaya, seperti dari Desa telajung, Desa Sukadanau, dan Desa lainnya.

Salah seorang karyawati di Jababeka, Susi mengatakan, kegiatan senam sehat sangat bagus apalagi dilaksanakan rutin setiap 2 kali seminggu. "Saya baru kali ini ikut senam, kedepan lebih rutin lagi," katanya.

Intstruktur senam Aerozum E-Bhoy Bunda Tiur dan Nurlia mengatakan, dalam satu minggu teorinya seseorang minimal harus olahraga 150 menit. "Jadi kalau bisa dalam satu minggu dibagi menjadi tiga kali olahraga diantara masing-masing 50 menit, itu sangat bagus," katanya.

Selain itu ia juga mengatakan, saat ini di Kabupaten Bekasi kesadaraan untuk hidup sehat musti harus ditumbuhkan, apalagi sudah banyak tempat senam gratis seperti yang dilaksanakan di sini.

"Kegiatan seperti inilah ajang kita untuk sehat, karena kalau sakit itu mahal. Makanya jaga kesehatan sebelum sakit," katanya.

Senam sehat Aerozum ini dilaksanakan setiap hari rabu dan Sabtu sore. Dimulai pukul 19.00 wib. Kegiatan ini terbuka untuk umum. * Ysf


Share:

Profil Eko Nursantosa Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat 12



Eko Nursantosa, menjadi salah satu calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019 tingkat DPRD Provinsi, 17 April 2019 mendatang. Dia akan bertarung di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 12 (Kab Indramayu, Kota Cirebon dan Kab Cirebon).

Caleg Nomor Urut 12 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) ini Tinggal atau Berdomisili di Desa Tanjung Sari Timur, Rt. 08/02 Krajan I, Kec. Cikaum, Kab. Subang - Jawa Barat
Nomor Kontak Hp atau WhatsApp 0813-8163-3549.

Share:

Mengawasi dan Menyelamatkan Dana Desa

Gambar, https://tuntasmedia.com
Anggaran dana desa terus mengguyur sekujur 74.954 desa se Indonesia. Total dana desa sejak 2015 dan hingga 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai Rp 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 mencapai Rp 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun.

Namun, dana sebesar itu tak semuanya mulus ke turun ke desa; sebagian dihisap para koruptor. Baru-baru ini koran nasional dan lokal mengungkap isu korupsi dana desa. Data yang disorongkan ICW menyebutkan, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.

Menggerus Desa
Lima besar tingkat korupsi menyangkut infrastruktur dan non infrastruktur terjadi pada berbagai sektor. Yakni, dana desa, pemerintahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Korupsi sebagai penyakit mental yang acap kambuh bahkan menular tak cuma di Jakarta, bahkan sudah menggerus desa.
Kita tak habis pikir, tak sedikit sosialisasi dan kampanye antikorupsi. KPK, Saber Pungli, Satgas Dana Desa, dan aparat penegak hukum lain selalu gencar meluncurkan upaya-upaya pencegahan, maupun penindakan yang berakhir lewat operasi tangkap tangan (OTT).

Berbagai demo menuntut pejabat mundur karena diduga korupsi terjadi di mana-mana. Ribuan buku, artikel, juga opini para akademisi dan pakar berseliweran di toko buku, perpustakaan, dan rak-rak buku bahkan di meja kerja kita tampaknya tak membuat si serakah tiarap mencuri uang rakyat desa.

Kalau melihat ke belakang, justru praktik penyimpangan ini dilakukan mereka yang punya stempel terpelajar atau intelek. Mereka tahu dan paham betul aturan mainnya, tapi mungkin mereka juga lebih tahu cara menyelinap dan mengambil dana untuk memuaskan diri dan kelompoknya.

Baca :Profil Eko Nursantosa Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat 12

Mengapa koruptor baru selalu lahir meski ancaman hukuman denda dan penjara mengintai? Barangkali fenomena banyaknya pelaku korupsi mengindikasikan ringkihnya pelaku dana desa dalam pertanggungjawabannya.

Data praktik korupsi dana desa, masih versi ICW, menunjukkan: tahun 2015 (17 kasus), tahun 2016 (41 kasus), tahun 2017 (96 kasus), dan tahun 2018, yakni medio semester I (29 kasus). Kumulatif hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek yang rentan dikorupsi.

Merujuk angka-angka di atas semakin menegaskan masifnya korupsi dana desa. Pertama, nihilnya rasa memiliki oleh warga atas desa tempat lahir dan huniannya. Hal ini karena warga kerap mengalami kekecewaan, tidak puas terhadap kinerja elite desa (kepala desa dan perangkatnya), sehingga elite ini lebih leluasa menilap uang rakyat dengan virus dan vaksin ketidakjujuran yang selalu ramah padanya.

Kedua, gaya hidup aktor-aktor pemerintah desa. Merangseknya dunia hiburan yang menjangkau desa dan infrastruktur yang memudahkan akses ke kota secara langsung atau tidak juga menyokong praktik korupsi dana desa. Selain gaya "borjuis" dan "amtenar" para perangkat desa, mereka acap melakukan malpraktek dengan membuat dobel anggaran pada satu titik proyek. Misal sudah didanai APBN, tapi juga di-cover (fiktif) melalui APBD.

Ketiga, politik etis alias balas budi para kepala desa pada konstituen kelompok warga yang ikut menentukan pemenangan pilkades. Keempat, kuatnya mentalitas pencuri di otak kepala desa maupun perangkatnya yang menjadikan harta benda sebagai berhala baru.

Melukai Harapan
Banyaknya praktik korupsi dana desa jelas melukai dan mengerdilkan harapan warga desa. Kepala desa dan perangkatnya yang seharusnya menjadi acuan hidup dengan segenap peradabannya justru berubah menjadi mesin pembunuh masa depan desa. Hal ini memicu ketidakpercayaan warga yang berdampak pada absennya partisipasi rakyat, sehingga membuat warga lebih memilih bergeming untuk urusan desa, pemerintahan desa, dan lain-lain. Jika dibiarkan berlarut, bukan mustahil desa akan mengalami stagnasi bahkan involusi.

Arogansi kepala desa dapat kita lihat kala didemo warga karena ditengarai korupsi, malah menyewa para tukang pukul atau preman untuk pasang badan menghadapi warga yang dianggap sebagai penghalang dalam memuluskan aksi korupnya. Jalan demokrasi, musyawarah, dan data yang bicara tak terjadi di sana. Padahal UU Desa menegaskan, kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Karena jumlah kepala desa yang terlibat korupsi tidak sedikit, salah satu cara untuk menyelamatkan dana desa dan menjamin keberlanjutan pembangunan desa, para elite desa ini penting menjadi juru saksi untuk membongkar kasus korupsi yang menjangkit desanya. Selain itu insentif bagi kepala desa dan perangkatnya menjadi jalan untuk mengurangi praktik korupsi dana desa. Penyetaraan penghasilan perangkat desa selevel dengan ASN tahun ini merupakan bagian langkah penanggulangan korupsi dana desa.

Tidak ada salahnya kita mendorong warga seharusnya terus memposisikan diri sebagai watchdog --mata telinga pemerintah bersama BPD, pendamping desa, aparatur hukum, bahkan media melalui pemberitaan dan konten-konten edukasinya. Untuk itu, akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa wajib dilaporkan ke warga lewat media konvensional dan virtual. Langkah ini setidaknya juga menghambat dan membuat gemetar para koruptor.

Transformasi sosiokultur warga desa menjadi layak diteguhkan, sehingga mampu mengubah mentalitas katak, derajat kodok (suka membuat hidup warga susah karena kerap mencuri kue rakyat) menuju derajat integritas (satu utuhnya pikiran, ucapan, dan perbuatan). Membantu bahkan menutup pos dana yang masih minim bahkan nihil. Juga penting untuk menyekolahkan kepala desa dan perangkatnya ke KPK.

Dalam relasi ini mewirausahakan desa begitu relevan digelorakan untuk menghentikan gulma dan parasit koruptor desa. Apalagi desa punya sumberdaya alam yang melimpah, produk unggulan, serta banyak usaha rintisan lewat beragam UMKM, harapannya bisa bertumbuh menjadi unicorn sekelas Gojek, Bukalapak, Tokopedia, atau Traveloka.

Berdasarkan uraian singkat di atas tak berlebihan dalam hemat kami sebut bahwa hari ini desa yang acap beroleh label atau stigma sederhana, sahaja, polos, lugu, dan jujur telah mengalami darurat korupsi anggaran desa. Meskipun di kuping mengusik gendang, tapi begitulah fakta, bukan fiksi.

Saat orang miskin didaftar pemerintah saja, tingkat korupsinya begitu masif, belum lagi ketika satu saat nanti orang miskin yang mendaftar ke pemerintah. Last but not least, mari gotong royong dan keroyokan memelototi praktik pemanfaatan anggaran desa dengan gembira dan turun tangan menghalau para koruptor anggaran desa. Save desa!   (Penulis, Marjono eksponen Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) Desa Miskin Indonesia)  Sumber, https://news.detik.com


Share:

Caleg Partai Solidaritas Indonesia, Adakan Bazar Murah di Desa Tambun Kabupaten Bekasi


Bekasi, Lsm Baratu - Habib Muannas Alaidid, SH Caleg DPR RI Dapil Jabar 7 Nomor Urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang didampingi Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 nomor urut 2 Murni Siregar, SE dan Muhammad Syahril nomor Urut 3  melakukan kegiatan bazar murah dalam rangka sosialisasi program Partai Solidaritas Indonesia di dua titik Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam bazar murah Partai Solidaritas Indonesia ini disediakan sebanyak 1000 paket minyak Goreng kemasan (1 liter) yang hanya dibanderol Rp.2000 per 1 kemasan. Pelaksanaan kegiatan bazar murah tersebut cuma berlangsung 40 menit dan paket langsung habis terjual, sembako murah ini disambut antusias warga Desa Tambun. Mereka merasakan seperti mendapatkan berkah.

Habib Muannas mengungkapkan, masyarakat sangat antusias dengan kegiatan PSI dalam bentuk bazar ini. Kegiatan tersebut akan diteruskan di berbagai titik di Kabupaten Bekasi, mengingat daya beli masyarakat semakin menurun terhadap bahan-bahan pokok.


Dengan turun ke lapangan (masyarakat) seperti ini saya jadi lebih tahu banyak apa yang dirasakan dan diharapkan warga. Dan kelak, kalau saya terpilih (menjadi anggota DPR RI), saya akan perjuangkan aspirasi rakyat itu,” katanya.

"Paket yang diberikan rencana tetap Minyak Goreng, tetapi tergantung minat masyarakat setempat apakah diganti dengan jenis sembako lain. Antusias masyarakat tetap tinggi dengan diadakannya bazar murah ini," ungkapnya, selasa 26/2 2019.

Ia berharap Partai solidaritas Indonesia dapat melanjutkan kegiatan ini di beberapa titik, khususnya wilayah Tambun, Cikarang Barat, dan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, mengingat masyarakat wilayah ini yang kategori penduduknya cukup padat.

Kepada masyarakat penerima bantuan bazar murah ini berharap mudah-mudahan dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga," ucapnya.    *Ysf



Share:

Dalam Mutasi Tahun 2018 Kadis Kesehatan Kab. Bekasi, Diduga Raup Upeti Rp 20 Milyar

Gambar, http://database.idionline.org
Bekasi, deltanews.co.id  – Sedikitnya Rp 20 milyar rupiah uang suap atau upeti yang di duga di raup  oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bekasi dr.Sri Enny pada Mutasi Pejabat Eselon IV Tanggal 5 Mei 2018 yang lalu.

Uang tersebut diduga di raup dari 12 Kepala Puskesmas yang di mutasi, bayar antara Rp 250 – Rp 300 juta per orang, 4 orang di RSUD Cabang Bungin bayar Rp 150 juta per orang, 5  orang di Dinas Kesehatan yang naik ke eselon IV A masing – masing bayar sebesar Rp 250 – Rp 350 juta.

Sementara itu 37 Kepala Puskesmas yang tidak di mutasi diduga masih juga di raup dengan istilah uang isi ulang masing – masing sebesar Rp 150 juta, sementara itu 50 orang Kabag Tu Puskesmas yg di mutasi bayar masing – masing sebesar Rp 150 juta dan bagi yang tidak di mutasi wajib juga bayar dengan istilah uang isi ulang sebesar Rp 75 – Rp 100 juta demikian informasi yang di terima Redaksi deltanews.co.id dari nara sumber yang namanya minta di rahasiakan.

Menurutnya yang lebih anehnya lagi bagi Eselon IV yang di mutasi tersebut di duga ada yang tidak mengikuti uji Kompetensi yang di laksanakan pada Kamis 22 – 23 Maret 2018 di Grand Cokro Bandung Jawa Barat.

Baca: Lsm Baratu Silaturahmi Ke PLT Bupati Bekasi 

Padahal dalam Undang – undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah terutama pada pasal 98 ayat 2 yang menyatakan bahwa ASN yang menduduki jabatan Pimpinan tinggi, jabatan Administrator dan jabatan pengawas perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan uji Kompetensi, ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr. Sri Enny yang di  konfirmasi oleh deltanews.co.id melaluai Surat Resmi dengan No. 132/D.A.U/DP.DN.CO.ID/X/2018 pertanggal 01 Oktober 2018 dan surat ke-2 No. 135/D.A.U/DP.DN.CO.ID/X/2018 pertanggal 16 Oktober 2018 namun hingga berita ini diturunkan belum juga mendapat klarifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.   Sumber, http://deltanews.co.id  (Penulis, Amri Siregar)
Share:

Lsm Baratu Silaturahmi Ke PLT Bupati Bekasi


Bekasi, Lsm Baratu - Sekjen DPP Lsm Baratu M. Yusuf Minggu (24/2/2019) sekitar pukul 08.15 WIB bersilaturahmi ke rumah kediaman Plt Bupati Bekasi Lemah Abang .

M. Yusuf dalam kesempatan itu menyampaikan tentang proyek kegiatan pembangunan saluran air dan trotoar TA 2018 di Jl. Citarik Lama yang diduga mangkrak, Tentang sub terminal SGC yang diduga telah beralih fungsi menjadi lahan parkir sepeda motor dan terkait surat permohonan batuan sosial untuk warga lansia kepada Dinas Sosial yang sampai saat ini belum ada tanggapan.

Sub Terminal SGC
Dalam kesempatan tersebut Plt Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja, SH menyambut baik dan merespon positif  kehadiran Sekjen Baratu yang menyatakan dukungan dan kepedulian terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Plt Bupati Bekasi menyampaikan bahwa pasar lama Cikarang memang akan direvitalisasi yang tentunya persoalan perparkiran akan ditata lebih baik kedepannya.

Baca: Bentuk Transparansi Desa Jatilor, Melalui Inovasi TIK Secara Online

Pembangunan infrastruktur merupakan fokus pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan H. Eka Supria Atmaja, SH. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Proyek pembangunan Saluran Air dan Trotoar, lokasi Jl. Citarik Lama 
Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945.

Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945. *Ysf



Share:

Bentuk Transparansi Desa Jatilor, Melalui Inovasi TIK Secara Online


Bekasi- Lsm Baratu
Apakah seluruh desa telah melakukan upaya transparansi seperti yang dilakukan di Desa Jatilor? Kami tidak tahu untuk desa yang lain, yang pasti bentuk transparansi yang Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah ini patut diapresiasi.

Apa yang dilakukan Kepala Desa Jatilor Ngusman dengan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara online merupakan inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pasalnya website desa sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan transparansi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantor desa.

Bukan hanya realisasi penggunaan dana desa yang dipublikasikan secara online, tetapi semua kegiatan desa dan produk hukum juga terpampang dengan rapi dan transparan di laman web Desa Jatilor  https://desajatilor.grobogan.go.id

Sosial media dapat menjadi media yang paling tepat untuk melaksanakan transparasi desa. Dengan sosial media pemerintah desa dapat menjangkau lebih banyak warga sehingga kepercayaan warga semakin meningkat. 

Mungkin Desa lain patut mencontoh Desa Jatilor yang sukses membangun desa dengan mengelola keuangan desa yang transparan, dan mempublikasikannya secara online di laman web nya yang sudah terbilang rapi.

Belajar dari hal-hal positif seperti ini, kami berharap setiap kades dapat transparan mengelola dan membelanjakan dana desa. Sebab, jika tidak transparan, bukan tidak mungkin kelak Kades dapat tersandung masalah hukum dalam hal penyelewengan dana desa, misalnya

Berikut ini adalah contoh transparasi desa dengan sosial media yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatilor yang inovatif.



* Yusuf





Share:

Recent Posts

MOTO

Belajarlah dari air, Walau berasal dari tempat tertinggi, dia tidak lupa mengaliri yang dibawah.