Anggaran Pendidikan Rawan Dikorupsi


Bekasi, Lsm Baratu - Azas transparansi dan kejujuran adalah hal  utama yang harus dikedepankan terkait  upaya pengawasan dan penggunaan dana pendidikan di Tanah Air.

Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Bersatu (Lsm Baratu ) menilai, Diduga saat ini dana pendidikan masih banyak yang dikorupsi dan dijadikan bancakan para pejabat.  Anggaran yang rawan disalahgunakan antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana sarana prasarana sekolah, infrastruktur sekolah, buku, dan pungutan liar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Baca : Pembangunan Jembatan Wanasari, Diduga Jadi Bancakan

Lsm Baratu berharap agar dilakukan transparansi pengelolaan dana pendidikan di tingkat daerah hingga sekolah. Selain itu, Kemendikbud dan KPK agar membuat sistem transparansi dana pendidikan secara online sehingga masyarakat juga bisa mengawasi.

Anggaran di sektor pendidikan terbilang cukup besar. Maka jika ada penyimpangan walau jumlahnya kecil, tapi kalau terjadi di wilayah yang cukup luas akan menjadi  besar juga.

Pemerintah  sudah mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Yang Jumlahnya terus meningkat.

Disejumlah sekolah dugaan Mark up dan korupsi pada realisasi dana BOS  triwulan 1 dan 2 tahun 2019 rawan terjadi , Penggunaan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah tersebut  juga patut dipertanyakan kebenarannya  maka diharapkan pengawasan dari instansi terkait dan masyarakat perlu dilakukan lebih ketat lagi.

Upaya Konfirmasi dan Cek ke masing masing sekolah  untuk disesuaikan perlu dilakukan. Apakah setiap pengeluaran dana keperluan kegiatan operasional pendidikan disekolah itu benar - benar ada.



Share:

Lsm Baratu melaksanakan Kegiatan Qurban di Hari Raya Idul Adha 1440 H


Lsm Baratu - Bekasi Keluarga besar Lsm Baratu, melaksanakan penyembelihan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijah 1440 H atau tanggal 11 Agustus 2019,  Untuk tahun ini kegiatan pemotongan hewan Qurban jumlah hewan qurban yaitu 1 (satu) ekor sapi bantuan dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Bekasi.

Semua daging qurban sudah dibagikan kepada Masyarakat yang berhak menerimanya.

Baca : Lsm Baratu Adakan Kegiatan Qurban di Telaga Asih








Share:

Pembangunan Jembatan Wanasari, Diduga Jadi Bancakan

Gambar: Reaksi Nasional

REAKSI CIKARANG - Pelebaran jembatan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi mulai menjadi pergunjingan sejumlah pihak dan disinyalir menjadi ajang bancakan. Terlebih, jalan penghubungnya amblas, sehingga tidak bisa dilalui pengendara bermotor.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Reaksi, saat pelaksanaan pembuatan borpail pihak kontraktor terindikasi hanya membuat kedalaman 12 meter. Padahal sesuai rencana anggaran biaya (RAB) seharusnya 20 meter, begitu juga ketika proses pengurugan tidak menggunakan tanah merah seperti yang diperjanjikan dalam kontrak kerja.

Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Jembatan dan Jalan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tuang (PUPR) Kab Bekasi, Heru Pranoto ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengungkapkan, kedalaman borpail yang hanya 12 meter karena saat pengecoran borpail dikedalam 12 sudah ditemukan tanah keras. Sehingga kedalaman borpailnya tidak dilanjutkan hingga 20 meter.

Dikatakan Heru, dengan adanya pengurangan kedalaman borpail tersebut, sehingga pihaknya melakukan Contract Change Order (CCO). Begitu juga terhadap urukan tanah merah yang digunakan pengerasan jalan penghubung jembatan tersebut. "Kita sudah melakukan CCO terhadap borpail yang kedalamannya 12 meter," ujar Heru.

Baca: Pejabat dan Anggota DPRD yang Terjerat Kasus Meikarta Belum Juga Diproses Hukum

Namun saat ditanyakan berupa nilai CCO dan dilokasi mana CCO tersebut dilakukan, Kabid PJJ tidak bisa memberikan keterangan dengan alasan belum memegang datanya. Begitu juga saat ditanyakan berita acara CCO, Kabid yang diangkat tahun 2018 ini mengaku ada didalam dokumen pencairan proyek.

"Saya tidak mengetahui dimana lokasi CCO tersebut, begitu juga berita acaranya. Harus membuka berkas dahulu," imbuh Heru.

Sebelumnya diberitakan, amblasnya jembatan Wanasari CBL yang baru 6 bulan selesai dikerjakan pihak kontraktor, dituding pemerhati Kabupaten Bekasi akibat pelaksanaan pelebaran jembatan tersebut asal jadi, dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Sebab, apabila pembangunan jembatan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak yang disepakti, maka jalan penghubung jembatan Wanasari tersebut tidak mungkin amblas. Terlebih jembatan lama yang berada disebelahnya, tidak mengalami amblas meskipun sudah puluhan tahun digunakan masyarakat pengguna jalan, demikian Alek Santoso Pembina LSM Barisan Rakyat Bersatu (Baratu).

Merurut Alek, pihaknya mendapat data dan informasi bahwa saat pelaksanaan pelebaran jembatan pihak kontraktor tidak menggunakan paku bumi (pabrikasi), melainkan menggunakan borpail manual. Sehingga kekuatannya sangat diragukan. Bahkan, pihak Dinas PUPR Kab Bekasi terkesan tutup mata, apalagi pekerjaan jembatan Wanasari tersebut di bayar seratus persen.

"Kita bingung, bukannya memotong pembayaran, ini kok malah Dinas PUPR membayar 100 persen," imbuh Alek.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Jembatan Bidang PJJ Dinas PUPR Kab Bekasi, Hendra saat dikonfirmasi Reaksi, Selasa (30/7) mengaku, bahwa yang amblas tersebut merupakan jalan pendekat. Dan amblasnya jalan tersebut akibat adanya kendaraan berbeban berat yang kerap melintasi jembatan tersebut. "Amblasnya jembatan akibat beban kendaraan yang berlebihan," elak Hendra.

Hendra yang merupaka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek jembatan Wanasari mengungkapkan, pihaknya sudah meminta kontraktor melakukan perbaikan terhadap jalan penghubung yang amblas.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah menggelontorkan anggaran dari APBD tahun 2018 mencapai Rp9.107.710.000 untuk pelebaran jembatan Wanasari. Dalam pelaksanaannya pembangunan terkesan tidak maksimal, bahkan diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi oleh PT Udania Mandiri Utama selaku pemenang lelang.  sumber: https://www.reaksinasional.com


Share:

Pawai Bebas Plastik 2019!, Bersama Indorelawan

Gambar, https://www.indorelawan.org
Minggu pagi ini berbagai elemen organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup memperingati #PlasticFreeJuly #PlasticFreeJuly bersama Indorelawan, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Pandu Laut, Econusa, Divers Clean Action, WALHI, dan Greenpeace untuk mengurangi atau bahkan menolak plastik sekali pakai pada hari Minggu, 21 Juli 2019 dari jam 6:00 pagi sampai 10:00 pagi di CFD Sudirman, Jakarta.

Acara ini diadakan bertujuan untuk mengajak masyarakat menolak penggunaan plastik sekali pakai. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti hadir di lokasi ditemani monster plastik yang bagian tubuhnya dilapisi berbagai macam plastik. Mulai dari plastik bekas pembungkus makanan hingga botol plastik. Selain Menteri Susi, hadir juga dalam aksi Kaka dan Ridho Slank, serta musisi Robi Navicula dari Bali, serta beberapa tokoh lainnya.

Baca: Pejabat dan Anggota DPRD yang Terjerat Kasus Meikarta Belum Juga Diproses Hukum

Diperkirakan ada 1000 peserta lebih yang mengikuti pawai. Rute pawai mulai dari Bundaran HI menuju lapangan aspirasi Monumen Nasional (Monas). Saat ini rombongan pawai sedang bergerak menuju kawasan Monas.

Massa yang terdiri relawan komunitas dan masyarakat tampak antusias mengikuti pawai. Sejumlah peserta pawai berbaju biru dan hijau tampak membawa poster-poster menolak plastik sekali pakai. "Ini sebagai suatu sarana untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya atau dampak buruk penggunaan kantong plastik sekali pakai melalui media 'monster plastik'.



Share:

Pejabat dan Anggota DPRD yang Terjerat Kasus Meikarta Belum Juga Diproses Hukum

Cikarang (Bintang Save) – Alex, Pembina LSM Baratu-Korek mempertanyakan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang belum juga diproses hukum, setelah menjadi saksi dalam persidangan terkait kasus suap perizinan mega proyek Meikarta. Mereka masih bebas berkeliaran.

“Prosesnya terlalu berlarut-larut,” kata dia. Padahal, pejabat yang terkena OTT KPK sudah divonis oleh pengadilan Tipikor Bandung, termasuk mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, yang divonis 6 tahun penjara.

“Apapun lingkup persoalannya, baik secara pribadi maupun kelompok, kalau itu sudah terbukti (melanggar hukum) harus ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Hukum tetap hukum. Hukum itu lurus, tidak ada pengecualian,” tegasnya.
Alex, Pembina LSM Baratu-Korek.
Maka, ketika ada pejabat yang terbukti secara terang benderang melakukan pelanggaran hukum, sebutnya, tetap harus diadili. “Jangan karena sudah mengembalikan (uang suap) kemudian selesai (proses hukumnya),” ucap Alex.

Baca: Pawai Bebas Plastik 2019!, Bersama Indorelawan 

“Jadi kami berharap, para penegak hukum untuk secepatnya melanjutkan proses (hukum) terhadap mereka yang terbukti terlibat kasus Meikarta.”

Sebagaimana diketahui, ada sebanyak 20 orang terdiri dari staf dan anggota DPRD Kab. Bekasi yang dipanggil sebagai saksi dipersidangan. Selain Sunandar dan Mustakim, saksi dari DPRD Kab. Bekasi lainnya adalah H. Daris (anggota), Jejen Sayuti (anggota), Yudi Darmansyah (anggota), H. Taih Minarno (anggota), Abdul Rosyid (anggota), H. Anden (anggota), Haryanto (anggota), Edi Kurtubi (anggota), H. Syaifulloh (anggota), Mamat Hidayat (anggota), Nyumarno (anggota), Suganda (anggota), H. Khairan (anggota), Endang Setiani (Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi), Ika Kharismasari (Kasubag Persidangan Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi), Mirza Suandaru Riatno (Kasubag TU Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi), Sartika Komalasari (Kasubag Umum/Staf Bagian Keuangan Sekwan DPRD Kabupateb Bekasi), dan Rosyid Hidayatulloh (Inspektur Wilayah III/eks staf Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi).

Tak hanya anggota dewan, ada pula 8 orang aparatur sipil negara yang turut dipanggil sebagai saksi. Dan di antara para saksi tersebut, sebagian besar bahkan sudah mengembalikan uang ke KPK sebagaimana yang telah disinggung oleh Alex.

“Ada ASN yang terlibat dan bersaksi di persidangan. Nama-namanya sudah banyak diketahui khalayak. Seharusnya, badan kepegawaian daerah (BKD) juga bisa bersikap tegas.”

“ASN yang tersangkut masalah ini seharusnya sudah bisa diberikan sanksi,” pungkas Alex. (TS)
Sumber: http://bintangsave.com



Share:

Daftar Pejabat Eselon III dan IV Yang Dilantik Pada Tanggal 15 Juli 2019, Dilingkungan Pemkab Bekasi


Inilah Daftar 32 Pejabat Eselon III dan IV yang dilantik pada tanggal 15 Juli 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Informasi lebih lengkap dapat lihat dan Download pada LAMPIRAN ini.

Baca: Pawai Bebas Plastik 2019!, Bersama Indorelawan





Share:

Daftar Peajabat Yang Dilantik Pada Tgl 19 Juni 2019, Di Lingkungan Pemkab Bekasi

Foto, http://www.humas.bekasikab.go.id
Sebanyak 22 Pejabat Eselon II dilantik berdasarkan SK jabatan 821.2/Kep.1171-BKPPD/2019.
Rotasi mutasi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) tersebut bertempat di Ruang Rapat Bupati, Komplek Perkantoran Pemda Deltamas-Cikarang Pusat pada Rabu (19/6).

Informasi lebih lanjut dapat download DISINI 



Share:

Kata Bijak

perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan - Plato